Etika dan Hukum Upload Foto

Etika dan Hukum Upload Foto

Ilustrasi : Pexels.com/PicJumbo

Beberapa waktu yang lalu jagad maya riuh oleh pro kontra kampanye “Cekrek…Lapor…Upload” (CELUP). Ini adalah kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk mengawasi apabila ada pasangan yang berpacaran di ruang publik. Jika ada yang menemukan pasangan demikian bisa memfotonya, melaporkan pada akun instagram panitia dan kemudian mengunggah (upload) ke media sosial. Peserta yang beruntung akan mendapat hadiah mulai merchandise gantungan kunci hingga voucher pulsa. Penggagas kampanye ini adalah sekelompok mahasiswa di perguruan tinggi Surabaya, mereka menyebut ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah.

Kampanye CELUP (konon) berlandaskan niat baik untuk mengawasi fungsi ruang publik, seperti taman kota, lokasi wisata, alun-alun, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Supaya tempat-tempat tersebut nyaman bagi siapapun yang datang menikmati, termasuk orang tua tua yang membawa anak-anaknya. Namun, niat baik yang abai pada cara penyampaian ternyata menjadi bumerang bagi anak-anak muda penggagasnya. Ketika mereka mengunggah kampanye tersebut di instagram, mereka mendapatkan perlawanan massif dari netizen. Selain persoalan pencantuman logo beberapa instansi tanpa izin, juga ide kampanye yang dianggap tidak beretika.

Tentu sebagian dari kita akan bertanya-tanya, memangnya bagian mana yang tidak beretika? Bukankah yang bermasalah dengan nilai dan moral justru yang mengumbar kemesraan di depan umum? Apa yang salah?

Mari kita diskusikan soal hukum dan etika mengunggah foto orang lain di halaman media sosial kita. Meskipun penggunaan beranda media sosial (facebook, instagram, path, dan sebagainya) adalah hak penuh pemilik akun, namun hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah persoalan etika atau asas kepatutan.

Kembali soal kampanye CELUP yang mendatangkan komplain dari berbagai pihak. Para pengkritik menilai konsep kampanye yang meminta orang memfoto orang lain secara sembunyi-sembunyi (candid) dan tanpa seijin yang difoto kemudian mengunggahnya ke media sosial adalah perbuatan yang melanggar hukum formal UU ITE dan juga tidak pantas dilakukan.

Dari sisi konten, apabila foto tersebut dikategorikan melanggar kesusilaan maka melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  nomer 11 tahun 2008 pasal 45 yang menyatakan bahwa  setiap orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau   membuat   dapat   diaksesnya   Informasi Elektronik   dan/atau   Dokumen   Elektronik   yang memiliki    muatan    yang    melanggar    kesusilaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1) dipidana   dengan   pidana   penjara   paling   lama   6 (enam)    tahun    dan/atau    denda    paling    banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Belum lagi jika ada yang tidak terima dan kemudian menuntut menggunakan pasal pencemaran nama baik dan juga pelanggaran akan undang-undang Hak Cipta tentang kewajiban meminta ijin pada yang bersangkutan ketika mempublikasikan foto orang lain. Semakin berlipat ganda kesalahan dari pengunggah foto atau panitia (dan peserta) kampanye CELUP ini.

Selain melanggar undang-undang formal, hal krusial yang perlu kita cermati bersama adalah soal etika mengunggah foto orang lain. Dapatkah kita membayangkan menjadi orang tua atau keluarga dari anak yang berpacaran terlewat batas, apakah kemudian kita rela jika foto (aib) anak kita terpampang dan menjadi viral di internet, apalagi bila kemudian menuai hujatan massal tanpa ampunan. Bayangkan beban psikologis si anak dan juga keluarganya. Sementara mereka yang mengunggah, saya yakin tidak memiliki kepedulian akan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Justru seringkali merasa bangga bila unggahannya menjadi viral dan banyak diperbincangkan. Sungguh tak sebanding dengan efek domino perbuatannya. Apakah tidak cukup pelajaran akan bullying massal yang berakhir pada depresi dan bahkan kematian dari korbannya. Sering kita jumpai dalam kehidupan nyata orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Misal, orang yang menyerobot antrian, pemuda yang enggan memberikan tempat duduk di kereta pada ibu hamil, orang tua yang marah-marah secara kasar, dan sebagainya. Jika kita jumpai hal yang demikian, ada dua pilihan yang dapat dilakukan. Pertama, mengingatkannya saat itu juga tentang kesalahan yang diperbuat. Kedua, (seolah-olah) berdiam diri, namun secara sembunyi-sembunyi mengambil gambar, kemudian curhat di media sosial sembari memberi keterangan foto yang berisi hujatan. Anda dapat memutuskan, manakah diantara keduanya yang lebih etis dan patut dipilih.

Artikel pernah diterbitkan di kolom "Literasi Media" Majalah Walida

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.